RANGKASBITUNG – Pemprov Banten dinilai tidak konsisten membantu rencana pembangunan Waduk Karian di Kabupaten Lebak. Salah satu hal yang menunjukkan ketidakkonsistenan Pemprov adalah janji memberikan sharing anggaran untuk pembebasan lahan dari APBD tidak kunjung terealisasi.
Wakil Bupati Amir Hamzah mengatakan, Pemprov semestinya proaktif dalam rencana pembangunan megaproyek Waduk Karian, sehingga proses pembebasan lahan tidak terhambat. Sampai saat ini, kata dia, baik anggaran maupun bantuan sosialisasi dari Pemprov belum pernah ada. Hal itu membuktikan kurangnya komitmen Pemprov dalam program pembangunan Waduk Karian. “Kita ingin Pemprov, Balai Besar, dan Pemkab Lebak bersama-sama memikirkan tentang rencana pembangunan Waduk Karian. Karena, potensi konflik cukup besar. Tanpa sosialisasi yang optimal, rencana pembangunan Waduk Karian akan mengalami banyak hambatan,” ujar Amir di ruang kerjanya, Jumat (15/10).
Menurutnya, kerusuhan di Kampung Sinday, Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, mesti dijadikan pelajaran berharga bagi pemangku kepentingan di daerah. Pemkab dan tim 9 telah berupaya maksimal melakukan sosialisasi dan pengarahan terhadap masyarakat yang akan jadi korban pembebasan lahan. Hasilnya, ternyata kurang baik. Konflik masih terjadi, lantaran terjadi miskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah. “Yang lebih parah, pemerintah pusat tidak menyediakan tempat relokasi bagi ribuan warga korban pembebasan Waduk Karian. Karena, konsep yang digunakan adalah pembebasan. Lahan dan bangunan warga dibeli, setelah itu mereka disuruh pergi,” ungkapnya.
Ketika ditanya soal berapa anggaran sharing program dari APBD Banten, Amir mengaku tidak tahu persis jumlahnya. Tapi, kata dia, mereka pernah berkomitmen memberikan bantuan sharing APBD untuk pembebasan lahan Waduk Karian. Karena, jika sudah jadi, Waduk Karian akan punya kontribusi besar terhadap ketersediaan air bagi beberapa kabupaten/kota di Banten.
“Kita dan tim sudah berupaya optimal dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan waduk tersebut. Mudah-mudahan, Pemprov peka dan segera mengalokasikan anggaran agar tidak menghambat proses pembebasan lahan. Sehingga, dapat meminimalisasi potensi konflik yang dapat muncul di wilayah itu,” tukasnya.
Dihubungi tadi malam, Sekda Banten Muhadi menegaskan, Pemprov tetap berkomitmen untuk mendorong pembangunan Waduk Karian. “Terkait sosialisasi nanti akan saya hubungi Pak Amir, kira-kira apa yang bisa Pemprov berikan. Kalau soal anggaran, kami terbentur pada aturan. Antara lain karena izin lokasi yang melaksanakan pemerintah pusat, jadi anggarannya dari pemerintah pusat. Kami tidak bisa menganggarkan,” terang Muhadi. (mg-05-esl)